Beda Harga Cash dan Kredit, Bolehkah ?

Beda Harga Cash dan Kredit, Bolehkah ?

Beda Harga Cash dan Kredit, Bolehkah ?

Beda Harga Cash dan Kredit, Boleh kah dalam hukum Islam? Jual beli kredit secara umum dipahami sebagai transaksi dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai.

Dalam hal ini pembeli berkewajiban melunasi harganya dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu yang sudah disetujui kedua belah pihak.

Beda Harga Cash dan Kredit, Bolehkah ?

Ada cukup banyak varian dalam jual beli tidak tunai/kredit. Terkadang dalam skema bay’ murabahah, bay’ biddayn wa taqsith ataupun beberapa pilihan skema yang lain.

Masing-masing skema jual beli kredit memiliki tata aturan yang berbeda satu dengan yang lain. Pada intinya, jual beli kredit adalah jual beli barang dengan harga ditangguhkan atau bisa disebut juga sebagai jual beli dengan cara berhutang.

Ada sebagian kaum muslim yang memahami bahwa harga jual beli kredit haruslah sama harganya dengan harga jual beli tunai. Mereka berpendapat jika harganya tidak sama, maka itu terjatuh pada riba.

Lantas bagaimana sebenarnya hukum jual beli kredit yang harga angsuran nya berbeda dengan harga tunai ?

Beda Harga Cash dan Harga Kredit

Mengenai kebolehan jual beli dengan harga tidak tunai ( Kredit ) tanpa ada tambahan harga akibat tempo waktu yang diberikan, telah jelas kebolehannya sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Aisyah ra. sebagai berikut :

“Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi hingga tenggat waktu tertentu, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut.” (HR Bukhari dan Muslim)

Allah Ta’ala berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah 282)

Adapun jika terjadi perbedaan harga antara harga tunai dengan total akumulasi harga angsuran, maka ada 2 pendapat terkait dengan hal ini. Pendapat yang menurut kami terkuat adalah pendapat yang menyatakan kebolehan perbedaan harga antara harga cash dan harga angsuran.

Harga Cash dan Kredit

Dalil kebolehan adanya tambahan harga kredit dengan harga tunai, adalah riwayat ad-Daruquthni dari Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash sebagai berikut :

“Rasulullah SAW memerintah kan Abdullah bin Amru bin Al ‘Ash untuk mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kita tidak memiliki unta tunggangan, maka Nabi SAW memerintahkanku untuk membeli hewan tunggangan dengan pembayaran ditunda hingga datang saatnya penarikan zakat. Maka ‘Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash pun seperintah Rasulullah SAW membeli satu ekor unta dengan harga dua ekor unta dan beberapa ekor unta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat.”

(HR Ad Daruquthni, Ahmad, Abu Dawud, dan Sanad nya dihasan kan oleh Al Albani)

Syu’aib al Arnauth menilai hadits ini hasan dengan seluruh sanadnya (lihat Masyru’ al Qonun al Buyu’ karya Syaikh Ziyad Ghazal yang terjemahannya diterbitkan oleh Penerbit Al Azhar Press dengan judul Buku Pintar Bisnis Syar’ie)

Syaikh Ziyad Ghazal juga menjelaskan, Wajh ad-dalalah (muatan makna) dalam hadits tersebut adalah bahwa Nabi SAW telah menambah harga barang tersebut karena faktor tenggat waktu. Ini tampak pada keberadaan hadits tersebut yang menyatakan tentang jual beli.

Ucapan ‘Abdullah bin ‘Amru, “Nabi SAW pun memerintahkannya untuk membeli hewan tunggangan sampai (tenggat waktu) keluarnya orang yang membayar zakat.

Maka ‘Abdullah membeli satu ekor unta (kontan) dengan kompensasi dua ekor unta (kredit saat unta zakat datang).

Tampak dalam jual beli tersebut adanya tambahan harga karena faktor tenggat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebolehan menambah harga karena faktor tenggat waktu pembayaran.

Pendapat yang Memboleh kan nya

Mayoritas ulama fiqh menyatakan boleh nya menjual barang dengan harga lebih tinggi daripada biasanya dengan alasan kredit atau dengan alasan penundaan pembayaran.

Diriwayatkan dari Thawus, Hakam dan Hammad, mereka mengatakan hukumnya boleh seseorang mengatakan, “Saya menjual kepada kamu segini dengan kontan, dan segini dengan kredit”, lalu pembeli memilih salah satu diantaranya.

Ali bin Abi Thalib ra. berkata :
“Barangsiapa memberikan tawaran dua sistem pembayaran, yakni kontan dan tertunda, maka tentukanlah salah satunya sebelum transaksi.”

Ibnu Abbas ra. berkata :

“Seseorang boleh menjual barangnya dengan mengatakan, Barang ini harga tunainya sekian dan tidak tunainya sekian, akan tetapi tidak boleh Penjual dan Pembeli berpisah melainkan mereka telah saling ridha atas salah satu harga.”(Mushannaf Ibnu Abi Syaibah)

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata :
Diperbolehkan bagi penjual untuk menjual barangnya dengan dua pembayaran yang berbeda, yaitu kontan atau kredit. Jika seseorang berkata pada temannya, “Saya menjual barang ini 50 secara kontan, 60 secara kredit.”

Beda Harga Cash dan Harga Kredit

Lalu temannya itu berkata, “Saya beli secara kredit 60.” Atau dia berkata, “Saya beli dengan kontan 50.”, maka SYAH lah jual beli itu. Begitu pula jika dia berkata, “Saya jual barang ini 60 secara kredit, selisih 10 dari harga aslinya jika secara kontan, karena pembayarannya di belakang”, dan pembeli mengatakan setuju, maka sahlah jual beli itu. (Syakhsiyah Islamiyah juz II)

Syaikh Abdul Azis bin Baz berkata :
“Jual beli kredit hukumnya boleh, dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat aqad, sekalipun jual-beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual-beli tunai.” (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz)

Harga Tunai dan Kredit

Adapun pendapat yang mengharamkan tambahan harga atas transaksi kredit berpedoman pada hadits Nabi SAW berikut :

“Siapa saja yang menjual dua jual beli dalam satu penjualan, maka baginya harga yang paling sedikit atau (kalau tidak, ia terkena) riba.” (HR Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain)

Mereka yang mengharamkan tambahan harga dari transaksi kredit menjelaskan hadits ini dengan tafsir, “Siapa saja yang menawarkan barang dengan dua harga, maka baginya harga yang lebih rendah atau riba.”.

Hadits larangan Nabi tentang dua jual beli dalam satu jual beli ini mereka tafsirkan sebagai larangan menawarkan barang dengan dua harga, yang salah satunya kontan dan yang lainnya dengan harga kredit dengan harga lebih tinggi.

Mari perhatikan, jika kita telaah dari pendapat tersebut, maka akan kita temukan bahwa mereka menjadikan kata “ba’a (menjual)” dalam hadits diatas sebagai majaz (kiasan) dengan makna “aradha (menawarkan)”.

Sementaramakna menjual dengan menawarkan adalah sesuatu yang berbeda dan qarinah (indikasi) mengalihkan makna hakiki dari kata ba’a (membeli) kepada makna kiasan aradha (menawarkan) tidak kita temukan.

Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah memaknai kata ba’a dengan makna harfiahnya yaitu membeli, dan bukan memaknainya dengan makna kiasan aradha yaitu menawarkan.

Jadi, boleh-boleh saja seseorang menawarkan barang dengan dua harga atau bahkan banyak harga, tetapi dealnya (akad jual belinya) wajib disepakati satu harga saja. Yang dilarang adalah dua jual beli dalam satu jual beli sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang lain sebagai berikut :

“Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR Nasa’i)

Larangan dalam hadits diatas bukanlah larangan melakukan dua penawaran barang dengan dua harga. Karena tidak ada qarinah (indikasi) yang mendukung penakwilan yang seperti itu.

Manthuq (redaksi) hadits tersebut jelas menyatakan dua jual beli dalam satu jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dua jual beli ini pada dasarnya adalah adalah dua akad dalam satu jual beli. Dengan kata lain, terjadi dua akad jual beli dalam satu akad jual beli.

Penjelasan ini cocok untuk kasus jual beli barang dengan dua harga tanpa memastikan salah satu nya.

Semoga Bermanfaat atas penjelasan ini

Copas dari Developer Property Syariah

Kang Dadang

Property Syariah, KPR Syariah dan KPR Bank Syariah

property syariah

Property Syariah atau KPR Syariah Meski sama-sama mengusung skema syariah, kenyataanya properti syariah dengan properti yang dibeli melalui bank dengan skema syariah adalah dua hal yang berbeda.

Property Syariah, KPR Syariah dan KPR Bank Syariah

Founder Developer Property Syariah (DPS) Ustadz Rosyid Aziz mengungkapkan, banyak komunitas muslim ketika membeli property syariah ingin langsung melalui developer, bukan melalui skema syariah yang ditawarkan perbankan.

“Temen-teman yang sudah paham, KPR yang dilakukan dengan skema bank syariah ini masih banyak kritikan yang harus diperbaiki, sehingga banyak juga teman-teman yang merasa tidak nyaman ketika ambil KPR bank syariah,” kata Rosyid kepada Kompas.com, Rabu (15/8/2018).

Setidaknya ada empat hal yang membedakan antara KPR syariah dengan KPR bank syariah.

Pertama, dari sisi transaksi, jual beli KPR syariah dilakukan antara dua belah pihak, yaitu konsumen dengan pengembang. Sementara, KPR bank syariah dilakukan dengan tiga pihak yakni konsumen, pengembang, dan perbankan. Kemudian dalam hal jaminan, rumah yang diperjualbelikan melalui KPR syariah tidak menjadi jaminan.

Sementara KPR bank syariah menjadikan rumah sebagai jaminan.

Ketiga, KPR syariah juga tidak mengatur sistem denda keterlambatan. Lain halnya dengan KPR bank syariah yang mengatur adanya denda keterlambatan.

Terakhir, KPR syariah tidak mengenal sistem BI checking, sehingga memudahkan calon pembeli yang bekerja di sektor informal. Sementara KPR bank syariah memberlakukan sistem BI checking.

Sumber Artikel : Kompas.com

KPR Syariah Tanpa Bank Yang Sedang Booming

KPR Syariah Tanpa Bank Yang Sedang Booming

KPR Syariah Tanpa Bank

KPR Syariah Tanpa Bank, Tanpa Riba, Tanpa Akad Bermasalah, Tanpa Denda. KPR Syariah Tanpa Riba, tidak dipahami dengan cara yang sama oleh setiap orang.

Tidak sedikit orang yang menganggap, bahwa ketiadaan bunga (interest), sudah merupakan pemahaman yang tuntas tentang konsep Tanpa Riba.

Padahal, Riba bisa muncul dari aktivitas lain yang sayangnya tidak banyak disadari oleh masyarakat. Sebenarnya bukan hanya konsep Tanpa Riba saja yang perlu dipahami, disadari, dan diwaspadai oleh masyarakat.

KPR Syariah Tanpa Bank di Indonesia

Ada beberapa pemahaman lain yang harus benar-benar jelas dipahami, agar masyarakat tidak terjerumus pada aktivitas maksiat secara tidak sadar, karena ketiadaan ilmu.

Riba yang merupakan salah satu ciri utama yang khas dari sistem ekonomi sekuler-kapitalistik, terbukti hanya membawa kesengsaraan untuk mayoritas. Dan semakin memisahkan jurang pembeda antara si kaya dan si miskin.

Konsep Tanpa Riba, adalah gagasan utama yang diemban oleh Developer Property Syariah, sebagai bagian dari solusi kepemilikan property untuk masyarakat.

Pentingnya KPR Syariah Tanpa Bank

Kesadaran masyakat Indonesia yang mayoritas muslim, akan pentingnya memastikan setiap transaksi, yang dilakukan bebas dari riba/tanpa riba, semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Akan tetapi,menghadirkan pemahaman bertransaksi bebas unsur riba pada pemilikan property adalah, sesuatu hal yang baru. Bahkan di awal mula kehadirannya dianggap sebagai kemustahilan.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin terlihat bahwa, selalu ada solusi bagi mereka sungguh-sungguh, dan totalitas dalam berikhtiar.

Termasuk untuk urusan kepemilikan property secara syar’i bebas riba. Tidak banyak masyarakat yang menyadari, bahwa salah satu pintu utama kokohnya riba di tengah-tengah masyarakat adalah, keberadaan bank, dan keterlibatannya dalam transaksi-transaksi strategis yang dilakukan masyakat.

Bank menjadi alat yang efektif bagi sistem ekonomi sekuler-kapitalistik, untuk mengeruk dana masyarakat , dan mengokohkan riba untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat

Konsep Tanpa Bank, yang dibawa oleh Developer Property Syariah (DPS) adalah, dengan meniadakan peranan perbankan, dalam aktivitas pembiayaan dan transaksi lainnya, yang bersinggungan dengan hal yang prinsip serta membahayakan aqidah masyarakat.

Keberadaan Bank Syariah pun, tidak menjadi solusi nyata untuk membebaskan masyarakat, dari aktivitas-aktivitas ekonomi bertentangan dengan Syariat Islam.

Adapun aktivitas teknis semisal menggunakan jasa transfer uang, atau aktivitas lainnya yang tidak membahayakan aspek-aspek prinsip aqidah, masih dapat untuk dimanfaatkan.

Konsep Tanpa Akad Bermasalah

Konsep berikutnya yang menjadi pembeda mendasar, kami sebagai Developer Property Syariah dengan Developer Property Konvensional adalah, Konsep Tanpa Denda. Kebanyakan orang memiliki pandangan yang keliru tentang denda.

Dalam konteks transaksi pemilikan property konvensional, denda muncul sebagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh konsumen, yang diakibatkan karena adanya keterlambatan pembayaran cicilan dalam skema kredit.

Banyak yang menganggap denda ini adalah suatu hal yang wajar. Padahal, dari sudut pandang Syariat Islam, denda semacam ini adalah terlarang, dan merupakan bagian dari riba yang jelas-jelas maksiat dan dilarang dalam Islam.

Konsep yang tidak kalah penting yang diemban oleh Developer Property Syariah dan KPR Syariah, adalah konsep tanpa akad bermasalah. Seringkali masyarakat calon pembeli property tidak mengerti kejelasan akad yang mereka lakukan ketika hendak membeli property.

Sebagai contoh adanya barang agunan dalam transaksi kredit. Umum ditemukan pada transaksi kredit pemilikan property konvensional barang yang diagunkan adalah property yang ditransaksikan, padahal dalam Islam hal seperti ini adalah dilarang dan menyebabkan akad menjadi bathil.

Dalam transaksi kredit syariah, kejelasan akad seperti ini menjadi hal yang penting untuk diketahui agar akad transaksi bebas masalah. Demikian, Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk lebih memahami prinsip-prinsip Syariah yang dijalankan oleh Developer Property Syari’ah.

Dan semoga ummat Islam bisa kembali berjaya, jika kita semua selaku ummat Muslim mau menerapkan, dan menjalankan apa yang telah digariskan oleh Allah swt dan Rasul-Nya.

Terlebih dalam menerapkan salah satu konsep Ekonomi Syariah ini, dalam hal transaksi kepemilikan rumah. Aamiin.

Developer Properti Syariah Sumber : ust Rosyid Aziz

%d blogger menyukai ini: